Peran pemerintah dalam meningkatkan kompetensi SDM Spa Wellness di Indonesia
Pemerintah memiliki peran penting dalam peningkatan kompetensi masyarakat dalam mengembangkan kariernya.
Hal tersebut akan dibahas oleh Ketua Badan Nasional Sertifikasi Profesi, Kunjung Masehat, S.H., M.M dalam webinar Indonesia Wellness Tourism Festival (IWTIF) 2023.
"BNSP adalah lembaga nonstrukrual yang berkaitan dengan sertifikasi profesi," kata Kunjung.
Selanjutnya, tantangan ketenagakerjaan ada dua yakni produktifitas dan daya saing.
"Produktivitas akan membangun sistem sertifikasi kompetensi kerja nasional. Sedangkan daya saing yaitu melaksanakan kerjasama dengan berbagai pihak, baik nasional dan internasional," jelas Kunjung.
"Kalau saya lihat di bidang spa wellness, Thailand menjadi salah satu negara yang menjadi kompetitif kita," tambahnya.
Strategi peningkatan produktivitas pelibatan industri dalam pengembangan berbagai bidang
1. Penerapan sistem ganda (TVET Dual System)
- Pemangangan di industri (6 bulan-1 tahun)
- Penyelarasan kurikulum (link match)
2. Guru dan instruktur vokasi yang kompeten
-Pemagangan guru atau instruktur di industri
- Instruktur atau praktisi dari industri
- Pelatihan guru atau instruktur sesuai bidang keahlian
3. Lulusan vokasi yang kompeten yang tersertifikasi
-Standar kompetensi berdasarkan okupasi
- Mengacu standar internasional
- Penguatan lembaga sertifikasi profesi
4. Pendidikan kewirausahaan
-Penguatan kewirausahaan di sekolah, madrasah atau pesantren
- Pemagangan kewirausahaan
5. Teaching industri
- Kerja sama pemanfaatan fasilitas praktek kerja
- Skill development fund
- Voucher pelatihan
- Pembentukan dewan vokasi
- Insentif: Tax deducation
"Jadi orang yang bekerja dan turun ke lapangan, khususnya di industri spa wellnes ini melibatkan langsung dan tahu tantangan ke depan." ujar Kunjung.
Perjalanan sistem kompetensi kerja nasional merupakan pengembangan sistem penyiapan tenaga kerja dengan paradigma baru, dimulai pada awal tahun 2000 yang ditandai dengan SKB 3 Menteri (Menteri Tenaga Kerja, Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Perindustrian) dan Ketua Umum Kadin Indonesia.
Teaching industry
1. Standar kompetensi
2, Program diklat berbasis kompetensi
3. Sertifikat kompetensi
"BNSP sebagai lembaga nega, memiliki otoritas khususnya sertifikasi kompetensi. Jadi untuk spa wellness, kita juga perlu pertimbangkan teknologi," tambahnya.
Melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja berdasarkan PP 10 Tahun 2018
1. Pelaksanaan dan pengembangan sistem sertifikasi kompetensi kerja
2. Pelaksanaan dan pengembangan sistem sertifikasi pendidikan dan pelatihan vokasi
3. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan sistem sertifikasi kompetensi kerja nasional
4.Pengembangan pengakuan sertifikasi kompetensi kerja nasional dan internasional
5. Pelaksanaan dan pengembangan kerja sama antar lembaga, baik nasional dan internasional di bidang sertifikasi profesi
6. Pelaksanaan dan pengembangan sistem data dan informasi sertifikasi kompetensi kerja yang terintegrasi
Manfaat sertifikasi
1. Untuk tenaga kerja
- Meyakinkan kepala organisasi. industri, klien bahwa dirinya kompeten dalam bekerja atau menghasilkan produk atau jasa.
- Memberikan personal branding yang menambah kepercayaan diri tenaga kerja untuk berprofesi
- Memastikan dan memelihara kompetensi untuk meningkatkan rasa percaya diri tenaga profesi
- Memenuhi persyaratan regulasi
- Mempromosikan profesinya di pasar tenaga kerja dalam dan luar negeri
2. Untuk lembaga pendidikan dan pelatikan
- Memberikan acuan bagi pengembangan program pembelajaran yang dapat ditelusuri kesesuaiannya dengan standar okupasi yang dibutuhkan IDUKA
- Mendukung pengembangan kurikulum
- Mendukung pengembangan profil lulusan pendidikan dan pelatihan
3. Untuk industri dan dunia kerja
- Mendukung rekrutmen berbasis kompetensi
- mendukung perencanaan dan pengembangan SDM
- Mendukung rencana pengembangan karier profesional SDM
4. Otoritas sertifikasi
- Mendukung pengembangan skema sertifikasi secara nasional
- Membantu memastikan target-target perencanaan program pembangunan pada sektornya.
- Penjaminan mutu dan pengakuan kompetensi lintas sektor dan lintas negara
5. Lembaga sertifikasi profesi
-Mendukung pengembangan pelayanan sertifikasi sesuai skema nasional
- Mendukung perencanaan asesmen
- Mendukung pengembangan perangkat asesmen
6. Otoritas sektor
- Membantu memastikan pencapaian program pengembangan SDM pada sektornya
- Membantu memastikan kesesuaian sistem pembinaan dan pengendalian SDM.